Network
Ganjar mengungkapkan telah terjalin kesepakatan sejak awal untuk tidak boleh ada kekerasan. Sehingga, kalau terjadi kekerasan seperti saat itu, maka dia akan menyerahkan pada kepolisian untuk melakukan evaluasi.
"Kami serahkan ke Kapolda (Jateng), monggo dievaluasi; karena desain awal, kami sepakat tidak ada kekerasan," tandasnya.
Ganjar menyebut, pihaknya telah berupaya maksimal dalam hal tersebut dan tidak pernah terbesit menginginkan ada kekerasan terhadap warga.
"Bahwa kemudian di lapangan terjadi, sangat mungkin itu. Jadi monggo Kapolda melakukan evaluasi sendiri, sehingga nanti secara institusional kita bisa memberikan dukungan dengan baik," katanya.
Ganjar juga meminta BPN dan BBWS untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan proyek Bendungan Bener, Jawa Tengah.
Salah satu persoalan tersebut ialah terkait pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang sudah setuju agar masyarakat tenang.
"Yang sudah setuju, segera dibayarkan; yang belum setuju, kita hormati dan kita ajak bicara. Bagaimana teknisnya, bagaimana kondisi pascaditambang, aspek lingkungan seperti apa dan lain sebagainya agar semua memahami," jelasnya.
Pemprov Jateng juga sudah siap melakukan pendampingan terhadap warga Desa Wadas yang mengalami trauma, terutama anak-anak jadi sasaran perundungan.
"Kami siap bantu, semua OPD saya perintahkan turun. Kalau masyarakat setuju, besok langsung kita terjunkan untuk mendampingi perempuan, anak, membantu program pengentasan kemiskinan, memberikan trauma healing dan sebagainya," ujarnya.***
