Network
SUARASOPPENG - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pengendalian bencana banjir.
Hal tersebut, ditegaskan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Hj. Novita Wijayanti, Kamis 9 Juni 2022.
Menurut legislator Fraksi Gerindra ini, Kementerian PUPR harus serius memperhatikan aspek keselamatan jiwa manusia dalam berbagai program pembangunan.
Novita Wijayanti menyebut, saat ini banyak sungai telah dilakukan upaya pencegahan dini dengan melakukan pemantauan ketinggian air sungai.
Sementara peralatan yang ada pada saat ini pada umumnya masih bersifat manual, yakni menggunakan alat manual yang dipasang di bibir sungai.
Alat tersebut dipantau secara manual oleh petugas jaga, cara ini memiliki keterbatasan, yakni jika petugas lengah, atau tidak terpantau karena terjadi di malam hari di saat petugas tidak jaga. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja (Raker) DPR RI dengan Kementerian PUPR, Kamis, 9 Juni 2022.
Baca Juga: Ini Respon Azka Corbuzier Saat Dikabarkan Gus Miftah Ingin Masuk Islam
Setelah terpantau indikasi akan terjadi banjir, maka petugas juga harus menginformasikan kepada petugas lainnya di hilir sungai. Selanjutnya petugas di hilir akan mengumumkan ke masyarakat akan terjadinya banjir.
“Normalisasi sungai merupakan usaha untuk memperbesar kapasitas dari pengaliran dari sungai itu sendiri. Penanganan banjir dengan cara ini dapat dilakukan pada hampir seluruh sungai di bagian hilir,” sambungnya.
