Network
BANDUNG - Terhalang oleh wabah Covid 19 selama dua tahun tidak menyurutkan Pemda Provinsi Jawa Barat untuk berupaya mendorong lembaga dan sistem pengelolaan stabilisasi dan distribusi pangan di Jawa Barat.
Pemprov Jawa Barat cetuskan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) sebagai solusi untuk mengatasi persoalan gejolak kelangkaan dan harga pangan yang tinggi yang kerap terjadi sehingga seringkali menimbulkan panic buying di tengah tengah masyarakat.
Ketua DPW APPSI Jabar, Nandang Sudrajat mengapresiasi terobosan PDP sebagai model sistem logistik regional Provinsi.
Menurutnya, PDP ini sebagai upaya menciptakan ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau. Hal itu hanya bisa dicapai apabila stock pangan benar bener tersedia secara terukur dan aktual.
"Kami mengapresiasi operasional PDP yang secara yuridis berlandaskan pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pusat Distribusi Provinsi Jawa Barat. Kami punya kepentingan berjalannya PDP," kata Nandang.
Kata Nandang Sudrajat, ada dua alasan peran penting APPSI Jawa Barat terhadap lahirnya PDP di Jawa Barat.
Pertama, APPSI Jawa Barat ikut membidani lahirnya PDP melalui Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pusat Distribusi Provinsi Jawa Barat.
Kedua, PDP diharapkan menjadi sistem logistik di Jawa Barat yang handal, sehingga mampu menjadi instrumen stabilisasi ketersediaan bahan pokok yang cukup, berkualitas dengan harga terjangkau.
"Kalau itu bisa berjalan maka kita bisa berbangga inilah sistem Logistik Juara," lanjutnya.
