Network
SUARA SOPPENG - Rencana Presiden Rusia, Vladimir Putin akan menghadiri KTT G20 di Bali dikecam sejumlah negara terutama Amerika Serikat (AS), Jumat 25 Maret 2022.
Dalam pertemuannya dengan pemimpin dunia di Brussel, Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengatakan Rusia harus dikeluarkan dari keanggotaan G20.
Namun, jika Rusia tak dikeluarkan maka Ukraina harus dimasukkan atau disetujui untuk menghadiri pertemuan tersebut yang diselenggarakan di Indonesia.
Baca Juga: Fans Grub Band NCT Ungkap Hobi dan Kemampuan Taeyong Memelihara Hewan!
“Jawaban saya adalah ya, tergantung pada G20,” kata Biden, ketika ditanya apakah Rusia harus dikeluarkan dari grup tersebut.
"jika negara-negara seperti Indonesia dan lainnya tidak setuju dengan dikeluarkannya Rusia, maka Ukraina harus diizinkan untuk menghadiri pertemuan tersebut,"terang Biden.
Sementara itu, mengutip Bloomberg, Biden mengatakan China tahu masa depan ekonominya terkait dengan Barat, setelah memperingatkan pemimpin China, Xi Jinping bahwa Beijing bisa menyesal berpihak pada invasi Rusia ke Ukraina.
Baca Juga: Kualifikasi Piala Asia 2023 Timnas Masuk Grup A, Kuwait, Yordania, dan Nepal
"Saya tidak membuat ancaman tetapi saya menjelaskan kepadanya - memastikan dia memahami konsekuensi dari membantu Rusia," katanya tentang teleponnya pada hari Jumat dengan Presiden China,Xi.
Biden juga mengatakan bahwa China sangat paham masa depan ekonominya jauh lebih terkait erat dengan Barat dari pada ke Rusia.
Sehingga, Biden dengan tegas meminta Kelompok G20 untuk mengusir Rusia dan memperingatkan lagi bahwa Vladimir Putin dapat menggunakan senjata pemusnah massal dalam perang Ukraina.
Baca Juga: Polemik Hukum Pawang Hujan Dalam Islam, Ini Kata Ustadz Abdul Somad!
Selama serangkaian pertemuan puncak Kamis 24 Maret dengan sekutu Amerika Serikat di Brussel yang dimaksudkan untuk menopang dukungan untuk Kiev.
Biden dan para pemimpin Eropa juga mengembangkan strategi untuk mencegah krisis kelaparan global yang berasal dari invasi dan gangguan pertaniannya.
Biden mengatakan, AS dan sekutunya merencanakan sebuah organisasi baru untuk menindak pelanggaran sanksi Rusia.***
