SUARA SOPPENG -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) meminta pemerintah lebih peduli rakyat, bukan malah menaikkan harga bahan pokok.
IMM menilai, pemerintah melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar resmi menaikkan harga eceran Pertamax.
Berdasarkan laman Pertamina.com, harga Pertalite masih dibanderol dengan Rp7.650 dan Pertamax naik dengan harga paling rendah Rp12.500 sedangkan yang tertinggi Rp13.000 di seluruh Indonesia.
Kabar naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) awal April lalu tersebut menjadi tambahan beban yang harus dipikul rakyat. Sebelumnya, harga minyak goreng di pasaran meroket dan sulit ditemukan.
Baca Juga: Andi Afdal Apresiasi Komitmen Pemkot Manado Dukung JKN -KIS
“Kenaikan harga BBM ini bukan kabar baik. Rakyat mestinya menjadi prioritas utama, bukan semakin dipersulit hidupnya,” kata Baiquni Al Shafa, Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik (9/4/2022).
Meroketnya berbagai harga bahan pokok dan BBM, lanjutnya, tentu menjadi hal yang memprihatinkan.
“Bulan Ramadhan mestinya juga menjadi bulan yang membahagiakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi ini sebaliknya,” keluhnya.
Baca Juga: Ambo Dalle Wakili Masyarakat Bone, Berterima Kasih Kepada Presiden Jokowi
Beberapa bulan terakhir, invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina menyebabkan banyak negara kesulitan mengakses bahan-bahan pokok seperti minyak nabati. Hal ini ditengarai menjadi salah satu sebab meroketnya harga minyak goreng dan BBM.
Berdasarkan catatan TradingEconomics.com pada 7 April 2022, negara-negara di dunia tengah mengalami inflasi besar-besaran. Termasuk Indonesia yang berada pada angka 2.64 persen.
Baca Juga: Doa Pelaris Dagangan Terungkap di Ramadhan Fest Soppeng
Sedangkan paling tinggi yakni Turki dengan inflasi 61.14 persen.
Pemerintah telah mengumumkan langkah-langkah untuk menanggulangi inflasi yang terjadi di Indonesia. Beberapa di antaranya yakni memberi Bansos BLT Rp 300 ribu untuk tiga bulan yang akan diberikan mulai April, Mei dan Juni.
Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi melalui siaran persnya pada 1 April lalu. Bantuan tersebut akan disalurkan pada 20,5 juta keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan.
Baca Juga: Tari Panyembrama Sambut Bupati Budiman di Tomoni
Mengutip Majalah Tempo Edisi 2 April 2022, pemerintah pada awalnya tidak memilih opsi untuk memberikan BLT. Hal ini disebabkan beban anggaran negara yang telah membengkak.
Namun usul yang diusung oleh Menko Airlangga Hartarto tersebut pada akhirnya menjadi opsi yang justu disepakati dan diumumkan sebagai langkah pasti menghadapi inflasi.
Menurut Alsha, terdapat tarik menarik kepentingan politik di pusaran istana. Jika benar, hal ini tentu saja akan menambah kesengsaraan rakyat.
“Ini bukan saatnya berlomba menjadi Satrio Piningit. Yang rakyat mau, turunkan harga sesegera mungkin dan berikan jaminan keberadaan bahan pokok di pasaran yang terjangkau,” katanya.
Selain itu, lanjut Alsha, inflasi yang terjadi, berjalan seiring dengan permintaan komoditas sepanjang bulan suci Ramadhan. Hal ini tentu semakin menekan keadaan rakyat yang bekerja informal dan memiliki pendapatan di bawah UMK.
“Walaupun pada akhirnya BLT cair, itu tidak cukup. Pemerintah mesti menjamin kebutuhan pokok rakyat terjangkau,” tuturnya.
Alsha berharap, jika benar ada tarik menarik kepentingan politik, mestinya di jeda sejenak untuk segera menyelesaikan kebutuhan publik.
“Misalnya, mengapa hanya minyak goreng curah yang difokuskan? Apa karena pengguna minyak goreng curah para UMKM?” ungkapnya.
DPP IMM mengecam segala tindak dan perilaku yang secara terang-terangan dan sembunyi sembunyi menari di atas inflasi saat yang terjadi saat ini.
“Kami menginginkan pemerintah dapat benar-benar peduli pada rakyat dengan tidak memanfaatkan keadaan ini sebagai ajang berebut panggung,” harap Alsha***