Network
SUARA SOPPENG -- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Puteri Anetta Komarudin menegaskan peran DPR RI dalam mengawasi kinerja pengelolaan utang negara melalui fungsi-fungsi parlemen.
Dia menanggapi kenaikan rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 10 persen selama pandemi guna membiayai penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Hal itu disampaikan Puteri pada webinar yang diselenggarakan National Democratic Institute (NDI) dan Westminster Foundation for Democracy (WFD).
Baca Juga: SEA Games 2021, Ini Pemain Sepakbola Timnas U-23 Yang Terancam Bersinar Hingga Jadi Top Skor !
“Dua tahun sejak pandemi, peran parlemen dalam penganggaran, pengawasan, dan pembentukan anggaran negara semakin tertantang. Karena kita juga perlu memastikan konsekuensi kebijakan fiskal yang ekspansif ini tidak menghambat pertumbuhan antar generasi,” kata Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) ini, Sabtu 30 April 2022.
Termasuk, untuk pastikan meski terjadi peningkatan utang negara, manfaatnya dapat terlihat dan dirasakan langsung bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Dalam webinar bertema ‘The Role of Parliaments in Public Debt Management and Transparency’ ini, Puteri juga menjelaskan tantangan yang dihadapi DPR RI dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara.
Baca Juga: Bupati Sidrap Dollah Mando Sambut Tim Supervisi Mabes Polri Cek Pos Pam Terpadu Ops Ketupat 2022
Khususnya, pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur kembalinya defisit fiskal APBN di level 3 persen terhadap PDB di tahun 2023.
