Legislator Gerindra Dorong Pengurangan Angka Kemiskinan dan Kesenjangan

- 1 September 2022, 19:26 WIB
Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Heri Gunawan / Usman
Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Heri Gunawan / Usman /

SUARA SOPPENG -- Komisi XI DPR-RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan, dan indikator pembanguan dalam RAPBN 2023.

Kesepakatan tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,3 persen, inflasi 3,6 persen, nilai tukar rupiah Rp14.800 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,9%.

Lalu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam rentang 5,3 persen hingga 6,0 persen, tingkat kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen, gini rasio ditargetkan 0,375 hingga 0,378, dan indeks pembangunan manusia (IPM) dalam rentang 73,31 hingga 73,49.

Sementara nilai tukar petani (NTP) ditargetkan 105 hingga 107 dan nilai tukar nelayan (NTN) dalam rentang 107 hingga 108.

Baca Juga: Demonstrasi di Kejagung, Garda PATI Menduga Keterlibatan Oknum Kejaksaan

Menanggapi hal tersebut, anggota DPR-RI Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan memberikan catatan, bahwa RAPBN 2023 perlu memberikan perhatian khusus untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Pasalnya menurut rilis Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan dan kesejangan saat ini masih lebih tinggi dibanding sebelum Pandemi Covid-19.

“Pada Maret 2022, angka rasio gini mencapai 0,384 atau lebih tinggi 0,004 dari sebelum pandemic Covid-19 yang hanya 0,380 pada September 2019. Sementara tingkat kemisinan mencapai 9,54%, yang juga lebih besar dibanding sebelum Pandemi Covid-19 yang hanya sebesar 9,22%,” kata politisi yang biasa disapa Hergun kepada awak media pada Kamis (1/9/2022).

Ketua Poksi Fraksi Partai Gerindra di Komisi XI DPR-RI ini melanjutkan, padahal jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2021 sudah melebihi PDB 2019 atau sebelum terjadinya Pandemi Covid-19. Idealnya, jika PDB sudah melebihi sebelum Pandemi Covid-19 maka angka kemiskinan dan kesenjangan juga harus lebih baik dari sebelum Covid-19.

Baca Juga: Kepala BNN RI Apresiasi Program Pemprov Sulsel Cari Menantu

“Jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2021 mencapai Rp16.970,8 triliun atau meningkat 7,18 persen dibanding PDB pada 2019 sebesar Rp 15.833,9 triliun. Prestasi ini yang selalu dibangga-banggakan oleh pemerintah bahwa PDB Indonesia sudah melampui PDB sebelum Covid-19,” tambahnya.

Halaman:

Editor: Usman, S.Pd


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x