Network
SUARA SOPPENG – Isu tentang wacana menduetkan Menhan Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi dalam pilpres 2024 yang akan datang tidak lebih hanya merupakan bagian dari upaya untuk memecah belah hubungan baik antara Presiden Jokowi dengan Menhan Prabowo.
Pasalnya, dalam beberapa kesempatan keduanya kerap tampil bersama di depan publik dan terlihat sangat kompak, bahkan terakhir Presiden Jokowi menunjuk Menhan Prabowo untuk menghadiri acara Muktamar Persis beberapa waktu lalu yang secara tidak langsung bukan bagian dari tugasnya.
Hal itu disampaikan pengamat politik Jajat Nurjaman kepada redaksi SUARA SOPPENG, Jum’at 30 September 2022
Baca Juga: Berkas Dinyatakan Lengkap, Polri: Bukti Komitmen Usut Tuntas Kasus Duren Tiga
“Jika dalam hukum ada istilah celah hukum, demikian juga dengan sistem demokrasi di Indonesia, Jika memang tidak menghendaki pak Jokowi menjadi cawapresnya pak Prabowo akan lebih tepat bagi para elit politik ini mengarahkan kepada merubah aturannya terlebih dahulu dibandingkan menggiring opini yang seolah-olah itu tidak demokratis padahal secara undang-undang tidak dilarang secara eksplisit”, tutur Jajat.
Baca Juga: Mahfud Apresiasi Kerja Keras dan Profesionalitas Polri - Kejagung
Menurut Jajat, tidak dapat dipungkiri jika Prabowo-Jokowi berpasangan menjadi paslon capres-cawapres 2024 akan mengubah peta perpolitikan nasional, terutama bagi pihak-pihak yang sebelumnya sudah merancang kandidat pasangan capres cawapres ideal berdasarkan survei.
Baca Juga: Unit Turjawali Temukan Banyak Siswa Yang Bolos Sekolah di Kota Bone
Namun demikian nama pak Prabowo sendiri hingga saat ini masih merupakan salah satu kandidat capres top survei, dalam artian siapapun yang akan menjadi pasangannya tidak bukan merupakan hambatan mengingat dirinya sudah mempunyai popularitas dan elektabilitas yang tinggi.
