Sikap Sok Tahu Tentang Isi Janji Pilkada DKI Jakarta Adalah Cerminan Minimnya Peran dan Informasi

- 8 Februari 2023, 16:34 WIB
Ilustrasi MoU
Ilustrasi MoU /Sarjana Ekonomi/

Penulis : Yusmar Abdillah

SUARA SOPPENG -- Pembahasan mengenai perjanjian antara Ketum Gerindra, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno dan Anies Baswedan kini mulai ramai diperbincangkan, sebagian mengatakan tentang uang hingga Rp 40 miliar, sebagian lain mengatakan tentang janji politik yang berkaitan dengan pilpres 2024, namun hingga saat ini tidak satupun pihak yang mengetahui kebenaran isi dari kesepakatan tersebut.

Jika berkaitan dengan sejumlah uang senilai Rp 40 miliar, rasanya jika untuk kepentingan politik sulit untuk menerkanya, menurut salah satu kawan yang aktif juga sebagai konsultan politik pernah mengatakan jika dana 40 miliar untuk modal kampanye seorang Bupati saja kurang, apa iya semurah itu biaya kampanye pilkada DKI Jakarta ?

Pun jika benar berkaitan dengan urusan pilpres, mungkin sebuah pernyataan yang diucapkan Anies Baswedan dalam acara Mata Najwa rasanya cukup untuk menjawabnya.

Baca Juga: Adagium: Sebuah Pesan dan Cocoklogi Yang Masuk Akal

Terkait dengan isu perjanjian ini yang cukup janggal adalah pembelaan secara membabi buta dari pendukung Anies Baswedan yang seolah ingin menempatkan dirinya menjadi pihak yang paling benar, padahal konon dalam klausul perjanjiannya saja ada 3 pihak yang terlibat, jika memang merasa tahu kenapa pihak Anies Baswedan tidak berani membuka ke publik isi perjanjiannya.

Hal ini kemudian di perparah dengan pernyataan salah satu petinggi PKS yang juga ikutan latah berkomentar dan nyiyir langsung ke pihak Gerindra.

Baca Juga: Opini : ​​15 Tahun Partai Gerindra, Berdiri, Mengabdi, Bergerak Membawa Perubahan 

Muncul pertanyaanya, PKS adalah mitra koalisi Gerindra untuk mengusung Anies-Sandi dalam pilkada Jakarta, dimana peran PKS saat terjadi perjanjian tersebut ? apakah mempunyai andil besar atau hanya sebatas partai pelengkap koalisi ? jika hanya berperan sebagai partai pelengkap ya wajar saja kalau ada urusan yang berkaitan dengan para elit seperti ini tidak ajak, karena memang pada dasarnya hanya punya peran sebagai pelengkap, namun jika memang mempunyai peran besar masa iya gak tau detail perjanjian tersebut ?

Baca Juga: Dampingi Jokowi Hadir di Peringatan Seabad NU, Warga Nahdliyin Doakan Prabowo Jadi Presiden

Halaman:

Editor: Usman, S.Pd


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x