Network
Menurut Muzani, banyak rakyat Indonesia yang sudah mengantre puluhan tahun untuk naik haji adalah orang-orang kecil.
Baca Juga: PAPERA Jakarta Barat Resmikan Posko Siap Menangkan Prabowo di Pilpres 2024
Mayoritas dari mereka adalah pensiunan, guru honor, petani, nelayan, buruh, para pedagang, dan orang-orang kecil lainnya yang sedikit demi sedikit menabung untuk berhaji di usia tuanya.
"Itu sebabnya Partai Gerindra akan terus berjuang untuk rakyat. Kita ingin Indonesia yang sejahtera, kemiskinan terhapuskan, masalah stunting bisa diatasi. Karena itu Gerindra ingin agar pucuk pimpinan eksekutif dipegang kader terbaik Gerindra. Itu sebabnya kami ingin Ketua Umum kami, Pak Prabowo bisa diberi amanat dan mandat oleh rakyat untuk menjadi Presiden RI. Tiada lain tiada bukan presiden kita 2024 adalah Prabowo Subianto apakah Bapak Ibu semua setuju?," tanya Muzani ke ribuan orang yang hadir di lokasi acara.
"Setuju," jawab ribuan hadirin. Baca Juga: Pasar Digital Expo, Bangkitkan UMKM, Dorong Transaksi Non-Tunai
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani meminta pemerintah untuk menurunkan ONH yang dinilai terlalu tinggi. Hal itu disampaikan Muzani saat berpidato di Rakerda dan rangkaian acara HUT Partai Gerindra di Provinsi Lampung.
"Sebagai bentuk kesungguhan dari Partai Gerindra ingin terus bersama rakyat dalam usia 15 tahun kami ingin memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat. Baru-baru ini misalnya Kementerian Agama menyampaikan kenaikan biaya ongkos naik haji (ONH) menjadi Rp 69 juta untuk calon jemaah haji reguler. Menurut kami jumlah kenaikan ONH ini, kenaikan biaya haji ini terlalu berat. Terlalu berat untuk rakyat," ujar Muzani di Lampung pada Senin (30/1/2023)
Pada kegiatan ini, Muzani didampingi oleh Bacaleg DPR RI dari Partai Gerindra Endipat Wijaya dapil Kepri yang juga Ketua DPP Partai Gerindra.
Baca Juga: Baznas Salurkan Bantuan Bedah Rumah ke Warga Botto Lita Desa Bulu Cenrana
Kemudian Ketua DPD Gerindra Kepri Iman Sutiawan, Ketua DPP Prasetyo Hadi dan Martina. Serta jajaran pengurus DPP, DPD, DPC, serta organisasi sayap partai dan relawan.
