Network
"Presiden Jokowi telah memberi instruksi tegas. Harapannya seluruh BUMN dan instansi pemerintah lainnya melaksanakan itu dengan baik dan tertib. Indonesia adalah besar, dengan memprioritaskan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di semua lini pemerintahan, maka itu menjadi sebuah komitmen untuk kita bisa menjadi negara maju dan berdiri di atas kaki sendiri," ujar Muzani yang juga Wakil Ketua MPR itu.
Baca Juga: Polemik Minyak Goreng, PB SEMMI: Ini Krisis Pangan Sebaiknya Hentikan Ekspor Dulu
Menurut Muzani, kegiatan impor bisa dilakukan apabila kebutuhan barang yang ada di dalam negeri tidak mencukupi. Sebaliknya, jika barang atau jasa yang hendak dibeli itu tersedia dan mampu diproduksi di dalam negeri, maka impor tidak boleh dilakukan.
Baca Juga: BPIP Teken Kerjasama Pangdam Brawijaya Bumikan Pancasila
"Konsep ini harus ditumbuhkan dalam stigma dari masing-masing pejabat negara kita. Itu semata-mata demi memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi negara. Jika itu kesadaran itu bisa tumbuh di dalam diri kita, saya rasa peningkatan APBN kita dari tahun ke tahun yang akan datang akan lebih baik," tutup Muzani.
Baca Juga: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bone Gandeng Tim Penggerak PKK Laksanakan Pengabdian Masyarakat
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya saat menghadiri acara Bangga Buatan Indonesia di Nusa Dua, Bali, Jumat (25/3/2022).
Baca Juga: Raffi Ahmad Syok Isi Rekening Istri 10 Ribu Dollar!
Jokowi mengatakan, belanja pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian/lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah justru lebih banyak impor dibandingkan produk dalam negeri.
Baca Juga: Calon Dewan Komisioner OJK akan Diuji Komitmennya dalam Melindungi Masyarakat
