Network
/photo/2022/06/08/550536702.jpeg)
SUARA SOPPENG -- Kabar terbaru dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang melakukan pemecatan kepada mantan ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M.Taufik dinilai sangat wajar.
Hal itu disampaikan pengamat politik Jajat Nurjaman merespon langkah Gerindra yang memberhentikan m. Taufik sebagai kader.
Menurutnya, dalam 2 kali pemilihan pilpres Prabowo selalu kalah di Jakarta, pemecatan ini merupakan angin segar bagi Gerindra mengingat Prabowo akan kembali nyapres dalam pilpres 2024 yang akan datang.
Baca Juga: Soppeng Mulai Perkenalkan Tembakau Dari Pamekasan
“Regenerasi dalam sebuah organisasi merupakan hal yang lumrah terjadi, apalagi target yang diusung Gerindra kali ini ingin memenangkan Prabowo dalam pilpres 2024. Namun, pelengseran hingga berakhir pemecatan seperti ini bisa jadi karena ada hal-hal krusial yang telah dilanggar sehingga partai memutuskan memecatnya dari kader Gerindra”, tutur Jajat, Rabu 8 Juni 2022.
Jajat menambahkan, dalam kurung dua periode lebih memimpin Gerindra Jakarta, tidak dipungkiri banyak hal pencapaian yang telah dibuat Gerindra di bawah kepemimpinan M.Taufik, salah satunya kenaikan suara yang diraih Gerindra sejak 2009.
Baca Juga: Novita Wijayanti Menyoal Kemenhub Soal Perlintasan Sebidang Jalur Kereta Api Rawan Kecelakaan
Akan tetapi menariknya dari semua pencapaian itu ada hal yang dianggap krusial oleh Gerindra yakni tentang kabar yang menyebutkan jika DPD Gerindra Jakarta hingga tidak memiliki kantor sendiri, jika pun hal tersebut dianggap kurang loyal tentu sah-sah saja karena pada dasarnya itu merupakan urusan internal partai Gerindra.
“Terlepas dari isu yang berkembang mengenai loyalitas M.Taufik kepada Gerindra ini, saya kira bisa saja ini merupakan salah satu strategi Gerindra untuk memenangkan Prabowo dalam pilpres 2024 khususnya di Jakarta, yang jelas fenomena seperti ini merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan karena dalam sebuah organisasi termasuk juga dalam partai politik merupakan hal yang sah, sekalipun dianggap tidak dapat diterima, tentunya bisa menempuh jalur hukum,” tutup Jajat.
Baca Juga: 23 Tempat Jadi Sasaran Penanganan Stunting di Sinjai
Berita sebelumnya Partai Gerindra menggelar rapat terkait M Taufik, yang baru saja dicopot dari pimpinan DPRD DKI Jakarta. Majelis Kehormatan Partai (MKP) Gerindra memutuskan memecat M Taufik.
"MKP, Majelis Kehormatan Partai, ada lima majelisnya, sepakat kita untuk memutus Saudara Taufik, memecat sebagai kader Gerindra mulai keputusan itu disampaikan pada hari ini," kata Wakil Ketua Mahkamah Partai DPP Gerindra, Wihadi Wiyanto, di DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (7/6/2022).
Baca Juga: Tim Persebaya Rilis Empat Pemain Asing Jelang Liga 1 Musim kompetisi 2022/2023
Keputusan pemecatan Taufik dari Gerindra, kata Wihadi, diambil lewat sidang karena M Taufik dinilai menyalahi kesepakatan sidang pada Februari lalu. Wihadi menyebut M Taufik, pada sidang Februari lalu, menyatakan loyal kepada Gerindra.
Melihat adanya ketidakloyalan daripada Saudara Taufik ini dan juga menyalahi daripada apa yang sudah disampaikan 21 Februari di mana dia mengatakan akan tetap dengan Partai Gerindra, tetapi pada kenyataannya dengan manuver-manuver dia, dia mengatakan akan mundur," ujar Wihadi.
Taufik mengaku kaget mendengar kabar dirinya dipecat oleh majelis kehormatan partai. Dia mengaku mengetahui hal itu dari media.
Baca Juga: Sebanyak 90 Calon Jemaah Haji Kota Madiun Siap Berangkat Melalui Kloter VII Surabaya
“Saya mendengar dari pemberitaan bahwa saya dipecat oleh majelis kehormatan partai, pantes banyak telepon masuk,” ujar dia dalam konferensi pers di Iceberg Pizza and Gelato, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Juni 2022.
Dia menjelaskan mekanisme pemecatan yang dilakukan oleh majelis kehormatan partai Gerindra adalah keliru. Karena, menurut dia, majelis kehormatan partai itu tidak punya kewenangan memecat, hanya merekomendasikan hasil sidangnya.
Baca Juga: Sebanyak 90 Calon Jemaah Haji Kota Madiun Siap Berangkat Melalui Kloter VII Surabaya
“Rekomendasinya disampaikan kepada siapa? kepada DPP, yang melakukan pemecatan seharusnya DPP, harusnya begitu,” kata dia
