Network
SUARA SOPPENG – Kritikan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terkait kinerja KPK karena sering melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebaiknya tidak perlu dibesar-besarkan.
Pasalnya, alasan pak Luhut ini hanya sebatas tentang citra pemerintah yang tercoreng, padahal justru tindakan pejabat yang melakukan korupsi yang jelas sudah membuat citra pemerintah buruk, bukan malah sebaliknya.
Hal itu disampaikan pengamat politik Jajat Nurjaman kepada SUARA SOPPENG melalui keterangan tertulisnya, Selasa 20 Desember 2022.
Baca Juga: Kereta Teknis KCIC Anjlok, Jokowi Perlu Audit Standar Kerja Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
“Sebagai orang yang berada di pemerintahan pusat seharusnya lebih mengedepankan tentang bagaimana mencarikan solusi untuk mencegah peluang terjadinya kasus korupsi baik itu di tingkat pusat maupun tingkat daerah, saya kira ini akan lebih tepat, sebaliknya jika mengkritik atas kinerja lembaga lain lebih terkesan tidaklah etis karena bukan merupakan kewenangannya sebagai Menko Marves”, tutur Jajat.
Baca Juga: Ribuan Masyarakat dan Pejabat Doakan Rahul - Syakinah
Jajat menambahkan, sebagai pilar utama dalam penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia, terkait dengan pembahasan OTT ini sepatutnya juga menjadi bahan evaluasi KPK dalam meningkatkan kinerjanya, jangan sampai trend OTT ini seolah menjadi satu-satunya cara dalam menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia, apalagi masih banyak kasus besar yang hingga ini tidak kunjung selesai.
Baca Juga: Gelar Pelatihan Wawasan Kebangsaan, Kemenpora RI Hadirkan Sabil Rachman Jadi Narasumber
“Kasus korupsi yang sudah menyentuh pejabat hingga level bawah ini menjadi catatan penting bagi pemerintah maupun KPK, jika ingin citra pemerintah baik maka perlu dilakukan pengawasan yang ketat agar bisa menutup peluang terjadinya korupsi”, tutup Jajat.
Baca Juga: KAMI Prabowo Sukses Gelar Diskusi, Bahtiar Sebayang Harap Generasi Muda Jadi Subjek Politik di 2024
