Network
Hal ini agar tetap fokus mendapatkan 1 kursi untuk DPD RI, sebab kuota kursi DPD RI hanya ada kuota 4 kursi tiap provinsi. Sangat disayangkan jika terlalu banyak kader Muhammadiyah yang terlalu ambisius jika ingin semua merebut kursi DPD RI, sebab jika terlalu banyak maka akan semu 1 kursi justru tak akan didapat tiap 5 tahunan nantinya dikarenakan suara terpecah banyak menjadi sedikit.
Perlu disusun mekanisme 1 kursi DPD RI untuk Muhammadiyah jika telah berhasil merebut 1 kursi. Kemudian mengatur nama palson, jika memungkinkan akan ada kesulitan makan sebaiknya perlu 2 periode kesempatan sembari melakukan suksesi kepemimpinan mengganti calon DPD RI untuk kontestasi selanjutnya dibantu oleh senior yang lebih dulu. Jika suara kursi terjaga dengan baik, palson cukup 1 periode saja sehingga ke depan diberikan nama palson lain untuk mendapatkan kesempatan yang sama duduk untuk kursi DPD RI utusan Muhammadiyah.
Jihad 1 kursi DPD RI untuk Muhammadiyah jangan dirusak oleh kepentingan partai politik baik pilpres maupun pileg partai politik. Sebab seringkali salah kaprah, bahwa DPD RI fokus perjuangan untuk suara kepentingan Muhammadiyah bukan untuk suara partai politik dalam efek elektoral. DPD RI utusan Muhammadiyah adalah elektoral khusus untuk kepentingan Muhammadiyah saja tidak lebih dari itu.
Hal ini PWM di setiap provinsi harus merumuskan melalui musyawarah yang kemudian menjadi rekomendasi nama palson DPD RI tersebut lalu diberikan kepada pimpinan pusat sebagai laporan sekaligus tanggung jawabnya. Kemudian mengerahkan seluruh warga Muhammadiyah baik kader, simpatisan, ortom, afiliasi komunitas dan lainnya agar memilih palson DPD RI dari urutan Muhammadiyah tersebut.
Jika keberhasilan Muhammadiyah mendapatkan dan menguasai 1 kursi DPD RI untuk Muhammadiyah setiap PWM provinsi masing-masing, selanjutnya adalah membentuk Asosiasi anggota dewan perwakilan daerah Muhammadiyah di senayan agar tetap mempertahankan eksistensi nya. Muhammadiyah melalui LHKP hanya bisa sibuk membantu memperkuat kursi DPD RI utusan Muhammadiyah dan bukan sibuk kepada caleg DPR RI dam DPRD yang itu menggunakannya kendaraan partai politik, sehingga itu wilayah politik praktis partai bukan Muhammadiyah walaupun itu kader Muhammadiyah.
Hal ini agar menjaga kodusifitas sesama warga Muhammadiyah sekaligus konflik kepentingan pileg partai politik di lingkungan Muhammadiyah tentunya. Mari menangkan palson DPD RI utusan Muhammadiyah agar mendapatkan 1 kursi di gedung senayan DPD RI demi mengawal kepentingan Muhammadiyah di legislatif khsusnya DPD RI. Pesan pula bagi yang telah menjadi anggota dewan DPD RI agar tidak lupa diri dan tidak menjadi elit yang justru memperlihatkan diri hanya bergaul dengan kepentingan politik partai tertentu sesama kader Muhammadiyah.
Sebab anggota dewan DPD RI yang telah berhasil harus menjaga suara Muhammadiyah yang terhindar dari kepentingan partai politik manapun walaupun itu dari politisi Muhammadiyah. Nasihat pula bagi anggota dewan DPD RI utusan Muhammadiyah yang telah berhasil hanya fokus dalam kegiatan-kegiatan persyarikatan Muhammadiyah saja baik di PWM, PDM, PCM, PRM berseta ortom tanpa harus banyak terlibat pula dengan kegiatan-kegiatan partai politik mananpun itu.
Hak itu agar menghindari pecahnya suara kepentingan Muhammadiyah untuk DPD RI di masa-masa yang akan datang tentunya dan agar tidak merusak regenerasi atau suksesi kepemimpinan DPD RI utusan Muhammadiyah di setiap masa periode pergantian tentunya. Perjuangkan nilai jihad 1 kursi DPD RI untuk Muhammadiyah, demi kemajuan bangsa dan Muhammadiyah di daerahnya masing-masing.
