Network
SUARA SOPPENG -- Munculnya isu keretakan dalam Koalisi Gerindra-PKB terkait dengan kerjasama politiknya yang dinilai berdampak kepada penentuan capres-cawapres 2024 adalah keliru.
Pasalnya berdasarkan keterangan dari Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani yang menyebutkan jika kedua ketum Parpol tersebut mempunyai hak veto dalam menentukan capres dan cawapresnya malah menunjukan bahwa adanya kesetaraan dalam koalisi yang dibentuk antara Gerindra-PKB tersebut tidak didominasi oleh kelompok tertentu dalam menentukan arah politiknya.
Hal itu dikatakan pengamat politik Jajat Nurjaman melalui keterangan persnya kepada Redaksi SUARA SOPPENG, 22 November 2022.
Baca Juga: Duka Gempa Bumi Cianjur, Novita: Penangan Korban Hingga Tetap Waspada
“Ini cukup menarik untuk disikapi bahwa dalam kerjasama politik tidak melulu tentang siapa yang paling berhak dalam menentukan kebijakannya, jika benar bahwa Gerindra dengan PKB ini menerapkan sistem kerjasama setara, saya kira ini bisa menjadi daya tarik tersendiri apalagi beberapa waktu sebelumnya ada pernyataan akan ada partai di parlemen yang ikut gabung ke barisan koalisinya”, tutur Jajat.
Baca Juga: Pemkab Wajo Dandani Kota Sengkang, Hadirkan 104 Tiang Lampu Hias di Sepanjang Jalan 4 Kilometer
Menurut Jajat, dalam membangun kerjasama koalisi politik pada umumnya yang terlihat adalah kecenderungan dimana partai paling besar justru paling dominan sehingga pada akhirnya kerjasama politik tersebut hanya sebatas melahirkan politik balas jasa dengan bagi-bagi jatah kursi.
Sebaliknya jika ada kedudukan setara dalam koalisi ketika sudah terjadi kesepakatan maka kerjasama tim pemenangannya akan lebih efektif.
Baca Juga: Sekjen Gerindra: Prabowo Bersimpati dan Ikut Berduka atas Korban Gempa Cianjur
“Kerjasama politik yang ideal dalam sebuah koalisi tidak hanya tentang kesepahaman untuk menentukan arah politik ke depan, namun menempatkan tiap partai politik dalam kedudukan yang sama merupakan wujud demokrasi, sebaliknya jika ada kecenderungan salah satu pihak tertentu maka dapat dipastikan bahwa kerjasama politik dalam koalisi tersebut sebatas urusan transaksional semata”, tutup Jajat.
