Network
/photo/2022/12/10/260358114.jpeg)
SUARA SOPPENG -- Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menyatakan bahwa proyek strategis nasional pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung adalah sebuah kebanggaan bagi Indonesia. Namun kebanggaan itu dalam prosesnya terus mengalami penurunan sejalan dengan pelaksanaan di lapangan.
"Kereta cepat ini awalnya memang menjadi kebanggaan, cuman memang dalam perjalanannya tidak sesuai dengan gambaran awalnya," terang Novita dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (8/12/2022).
RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus itu membahas Progres Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Rapat dihadiri Plt Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi.
Baca Juga: Heri Gunawan Minta RUU P2SK Jawab Masalah Sektor Keuangan Nasional
Novita mengungkapkan, ada beberapa alasan kenapa proyek kebanggaan itu belakangan mendapatkan sorotan masyarakat. Pertama, dari sisi anggaran terus mengalami perubahan. Bahkan perubahan anggaran KCIC itu terjadi hingga beberapa kali. Kedua, karena adanya kendala dilapangan membuat target operasi yang ditetapkan terus diundur.
"Saya berharap, karena anggarannya sudah mengalami pembengkakan, kemudian mundur-mundur, kalau bisa jangan sampai mempermalukan Pak Jokowi. Jadi timingnya harus pas, kalau memang Juni (2023) ya Juni, sebisanya," tegasnya.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah VIII itu mengingat, waktu Kementerian BUMN dipimpin Rini Soemarno, sempat terjadi pertentangan siapa yang akan diputuskan menjadi investornya yakni antara Jepang dan China. Namun dalam prosesnya kemudian diputuskan bahwa China yang akan membiayai mega proyek kereta cepat.
Baca Juga: Kejari Bone Tetapkan Tersangka Pada Kasus Dugaan Korupsi Irigasi di Jaling
Disampaikan Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo sebelumnya, salah satu penyebab terbesar pembengkakan biaya proyek adalah melesetnya kalkulasi pihak China saat proses studi kelayakan. Dimana China dalam proposalnya tidak menyertakan perhitungan biaya pengambilalihan frekuensi GSM-R di pita 900 MHz yang digunakan untuk persinyalan kereta cepat.
"Kalau bahasa jawanya ini sudah klelep (tenggelam; red), mau lepas tidak bisa (karena) duit sudah masuk, tapi musti menyelesaikan dengan anggaran membengkak," jelas perempuan kelahiran Cilacap, Jawa Tengah tersebut.
