SUARA SOPPENG -- Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 2023 baru saja merampungkan tahapan Presentasi dan Wawancara.
Hanya inovasi kabupaten/kota yang lolos dan masuk ke dalam Top 50 yang dapat mengikuti tahapan ini.
SIMODIS, salah satu inovasi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berhasil masuk Top 50. Inovasi berbasis aplikasi ini adalah sistem yang berfungsi sebagai instrumen pengumpulan data yang bertujuan mengefisiensikan proses kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Baca Juga: Hadiri Kosolidasi Kader Partai di Gor Sudiang, Dasco: Kemenangan Gerindra Kita Mulai Dari Sini.
Inovasi ini adalah proyek perubahan Kabid Penyelenggaraan Aplikasi dan Informatika (Aptika) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP), Nirwan Sakir, yang sudah mulai diterapkan pada 2021 lalu, serta mulai dilirik daerah lain untuk direplikasi.
“Ini wujud komitmen Pemda Lutra, berdasar Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Kebijakan SPBE ini kemudian dituangkan ke dalam RPJMD, dan menjadi target kinerja kami di Diskominfo," jelas Nirwan saat mempresentasikan inovasinya di Persik Ballroom Lantai 1 Four Points by Sheraton, Makassar, Kamis (9/3/2023).
Sementara Kadis Kominfo-SP, Nursalim, mengatakan bahwa inovasi ini terbukti memudahkan seluruh perangkat daerah di Luwu Utara dalam mengikuti evaluasi SPBE.
Baca Juga: BKPRMI ‘Ganjar’ Prabowo Subianto sebagai Tokoh Peduli Santri
Sebelum ada inovasi ini, perangkat daerah mesti mengumpulkan dokumen, terkait 47 indikator yang tertuang pada PermenPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 dalam bentuk kertas kepada Diskominfo-sp.
“Satu indikator itu bisa menghabiskan sekitar 200 lembar kertas. Jadi, bisa dibayangkan kita butuh berapa banyak kertas untuk mengumpulkan seluruh dokumen dari 47 indikator,” ungkap Nursalim, usai tahapan presentasi dan wawancara dilangsungkan.
Mantan Kepala BKPSDM Luwu Utara ini mengatakan bahwa hadirnya inovasi SIMODIS ini juga memudahkan Diskominfo-SP dalam melakukan evaluasi dan monitoring pada masing-masing perangkat daerah lingkup Pemda Luwu Utara.
Baca Juga: Tokoh Agama Mandailing Natal: Penjelasan Romo Syafii Menjawab Kegelisahan Kami Prabowo Jadi Menhan
“Sebelumnya kita juga kesulitan karena dokumen tersebut harus dijemput di tiap perangkat daerah, dan terkadang datanya pun tidak akurat, sehingga perlu perbaikan pada kualitas data yang mana membutuhkan lebih banyak waktu,” terangnya.
Lanjut Nursalim, dengan SIMODIS, seluruh perangkat daerah tak perlu lagi mengumpulkan ratusan kertas dan tak perlu khawatir akan akurasi data karena tingkat akurasi aplikasi ini juga tinggi, dengan margin error hanya 0,06% dengan hasil indeks SPBE dari KementerianPAN-RB.
“Problem-problem mengenai pengumpulan data, evidence, masalah kombinasi dalam rangka memperkuat SPBE tak lagi menjadi masalah, karena semua kita akses lewat SIMODIS, sehingga lebih efisien dari aspek biaya, waktu, dan tenaga yang diperlukan,” jelasnya lagi.
Baca Juga: Prabowo Subianto Doakan Wapres KH Ma’ruf Amin
Lebih jauh Nursalim menjelaskan bahwa SIMODIS juga terbukti berkontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) poin pertama, ketiga, keempat, kedelapan dan kesebelas.
“Dengan nilai indeks tertinggi di Sulsel, inovasi ini juga berkontribusi meningkatkan indeks SPBE dalam konteks lebih luas. Kontribusinya terhadap TPB juga sangat relevan, khususnya pada tujuan pertama, ketiga, keempat, kedelapan, dan kesebelas, yaitu mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.
Melihat dampak dan manfaat inovasi ini, ia optimistis SIMODIS dapat menjadi pemenang Top 30 KIPP Sulsel 2023. “Semoga inovasi ini masuk Top 30, dan kita juga berharap inovasi ini menjadi sebuah role model strategi pengembangan SPBE di Sulsel,” pungkasnya.
****