Network
SUARA SOPPENG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (TK) sebagai mitra untuk memberikan jaminan keselamatan kerja bagi aparaturnya, khususnya non aparatur sipil negara (ASN).
Untuk 2022 ini, sebanyak 6.305 orang non-ASN, baik di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) maupun tenaga pendidik atau guru, telah didaftarkan dan dibayarkan iuran kepesertaannya di BPJS ketenagakerjaan. Selain itu, ada juga pekerja keagamaan sebanyak 1.000 orang yang didaftarkan kepesertaannya yang khusus dibayarkan melalui CSR Bank Sulselbar.
Jumlah 6.305 orang itu terdiri atas 2.375 orang dari OPD, 168 orang dari kecamatan, 341 orang dari kelurahan, dan 820 orang dari puskesmas. Khusus untuk guru, sebanyak 609 dari guru SMP, 1.635 orang di tingkat koordinator wilayah (korwil) SD, dan 357 orang di tingkat korwil TK.
Baca Juga: HUT Ke-77 Korps Brimob Polri, Bupati Wajo Ikuti Event Trail Adventure di Luwu
Total jumlah non-ASN dan guru di Wajo tercatat sebanyak 7.220 orang. Itu berarti yang telah didaftarkan sekitar 87 persen dan sisa 13 persen atau 915 orang yang belum.
Bupati Wajo, Amran Mahmud, menjelaskan sudah menjadi kewajiban pemerintah kabupaten untuk melindungi aparaturnya, khususnya non-ASN. Menurutnya, dengan memberikan jaminan, akan membuat aparat lebih nyaman bekerja.
Baca Juga: Kelaparan Landa Berbagai Negara, Menhan RI Ajak Pemimpin Dunia Bersatu Atasi Krisis
"Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, sudah ada BPJS Ketenagakerjaan yang akan menangani. Bahkan, membantu meringankan beban keluarga atau yang ditinggalkan jika peserta meninggal dunia," kata Amran Mahmud pada acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemkab Wajo dan BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di ruang rapat pimpinan Pemkab Wajo, Jumat (4/11/2022).
Amran mewakili Pemkab Wajo menandatangani PKS, sementara BPJS Ketenagakerjaan diwakili Kepala Bidang Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Makassar, Edi Mulyono, disaksikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wajo, Arfiani, para kepala OPD serta jajaran Baznas Wajo.
Amran meminta agar kepala OPD membantu mengawal jika seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada non-ASN kita agar klaimnya bisa lebih cepat.
