Network
SUARA SOPPENG, Wajo, Sulawesi Selatan - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pengakuan yang layak kepada Pemerintah Kabupaten Wajo atas pencapaian yang membanggakan dalam Monitoring Center for Prevention (MCP).
Dalam satu tahun, yaitu dari tahun 2021 hingga tahun 2022, Kabupaten Wajo berhasil meningkatkan skornya dari 65 ke 78 lebih. Tak hanya itu, Survei Penilaian Integritas (SPI) juga mengalami peningkatan signifikan dari 74,6 tahun 2021 menjadi lebih dari 79 tahun 2022.
Pencapaian gemilang ini diumumkan oleh PIC Korsupgah Pencegahan Wilayah Sulawesi Selatan, Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, Tri Budi Rochmanto, saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi tahun 2023 yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati.
Baca Juga: Pemkab Sidrap Melakukan Terobosan dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan
Tri Budi Rochmanto menjelaskan bahwa Kabupaten Wajo sekarang berada di Quadral 1 dengan skor tinggi pada MCP dan SPI. "Kami berharap pencapaian MCP dan SPI di Wajo dapat terus meningkat di tahun 2023 dan bahkan melampaui rata-rata nasional," katanya.
Tri Budi menegaskan bahwa kesuksesan ini adalah hasil kerja sama tim antara Inspektorat dan OPD lainnya, dengan arahan dari Kepala Daerah dan bimbingan Sekda sebagai tim pelaksana administrasi. "Inspektorat tidak dapat beroperasi secara optimal tanpa dukungan dari perangkat daerah terkait," ungkapnya.
Selain itu, Tri menjelaskan bahwa kunjungannya bersama tim ini berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan MCP dan pemantauan program strategis Pokir DPRD serta hibah.
Baca Juga: Marshel Widianto Dukung Prabowo: Terima Kasih Tidak Pernah Lelah untuk Indonesia
Di sisi lain, Bupati Wajo, Amran Mahmud, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada KPK. Ia menyatakan bahwa dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Wajo mendapatkan kunjungan langsung dari KPK.
"Ini adalah hal positif dan motivasi bagi kita untuk melakukan antisipasi dini dan upaya pencegahan guna menghindari praktik-praktik korupsi," ucapnya.
Amran Mahmud menjelaskan bahwa sejak memegang jabatan sebagai Bupati, ia telah mendorong seluruh aparat pemerintahan untuk menghindari potensi korupsi dalam layanan dan kegiatan pemerintahan. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah mengarahkan semua transaksi keuangan di daerah ke pembayaran non tunai. "Kami harus bertransformasi melalui teknologi agar dapat terhindar dari praktek-praktek korupsi," tambahnya.
Ketua PMI Wajo juga mengapresiasi semua pihak yang telah berupaya keras sehingga MCP dan SPI Kabupaten Wajo tahun 2022 berada di atas rata-rata nasional. "Pada tahun 2022, MCP Kabupaten Wajo mencapai 78,48, sedangkan SPI mencapai 79,72, keduanya melebihi rata-rata nasional masing-masing 76 dan 71,94. Kami berharap ini dapat terus ditingkatkan di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya," harapnya.
Baca Juga: Perjuangan Sengit di Final Maktim League 2023: Ankada FC Keluar Sebagai Juara
Sekda Wajo, Armayani, yang memandu acara, menegaskan bahwa akan ada evaluasi yang akan mensurvei terutama mereka yang memberikan pelayanan langsung terkait dengan Indeks Perlakuan Anti Korupsi (IPAK) di Wajo.
Di Sulawesi Selatan, ada tiga kabupaten/kota yang akan di survei, yaitu Makassar, Gowa, dan Wajo. Tim survei akan turun tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan pihak yang akan di survei mungkin adalah ASN atau tenaga honorer yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada publik.
"Saya berharap semua, termasuk yang memberikan pelayanan langsung, benar-benar menjauhi korupsi," tegasnya.
