Network
SUARA SOPPENG, LUWU UTARA - Citra Pubik Indonesia-Lingkaran Survei Indonesia (CPI-LSI Network) baru-baru ini merilis hasil survei dan analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Luwu Utara.
Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum, IKM Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengalami peningkatan sebesar 0,11 poin dari 79,87 pada tahun 2022 menjadi 79,98 pada tahun 2023, dengan predikat kategori B atau "Baik."
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, menyambut baik hasil survei ini dan mengungkapkan rasa syukurnya bahwa selama tiga tahun berturut-turut, mereka berhasil mempertahankan predikat "Baik." Namun, ia juga menyadari bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat adalah aspek yang dinamis, yang harus terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Prabowo Ungkap ke Wartawan Wajib Makan Mendoan saat Mudik ke Banyumas
"Pemerintah daerah sebagai penyedia layanan harus lebih tanggap dan kreatif dalam memberikan pelayanan, termasuk dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung layanan," ujar Bupati Indah dalam sebuah seminar akhir yang membahas hasil survei IKM Kabupaten Luwu Utara.
Sementara itu, Ketua CPI-LSI Network, Hanggoro Doso Pamungkas, menjelaskan bahwa survei ini dilakukan pada bulan September 2023 dan melibatkan 1200 responden dari 32 instansi pemerintahan di Kabupaten Luwu Utara.
Tujuan survei ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, survei ini juga bertujuan untuk mengukur kesenjangan antara indeks kinerja penyelenggara pelayanan dan indeks kepentingan atau harapan pengguna.
Baca Juga: Hardjanto, Pelukis dari Yogyakarta yang Doakan Prabowo Menjadi Presiden
Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat satu instansi dengan kategori "Sangat Baik" (A), 26 instansi dengan kategori "Baik" (B), dan lima instansi dengan kategori "Kurang Baik" (C). Meskipun ada penurunan kategori pada empat instansi dibandingkan tahun sebelumnya, trend keseluruhan menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan.
"Meskipun jumlah instansi dengan kategori A berkurang, kategori B bertambah, dan kategori C tetap, instansi dengan kategori B memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan nilai secara keseluruhan," ungkap Hanggoro.
