SUARA SOPPENG - Pengurus Besar (PB) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) merespon polemik minyak goreng hingga saat ini belum dapat terselesaikan, Jumat 25 Maret 2022.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PB SEMMI, M Saputra Adhi Lesmana yang mengatakan bahwa ini merupakan krisis pangan sehingga ekspor lebih baik dihentikan dahulu.
"Dalam posisi krisis pangan, seharusnya kegiatan eksport di hentikan terlebih dahulu,"jelas Putra.
Baca Juga: Makhluk Mudharat dan Membawa Kemaslahatan, Apa Saja itu? Ini Penjelasan UAH
"Karena hal tersebut akan mencederai nilai-nilai yang ada di UUD 1945, kesejahteraan rakyat menjadi hukum tertinggi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara,"sambung Putra.
Sekjend PB SEMMI itu juga mengkritik pernyataan Kemendag, Muhammad Lutfi yang mengalihkan minyak curah subsidi ke industri menengah atas.
Putra Mengatakan ini adalah kejahatan besar dan tidak dapat ditolerir.
"Melarikan curah minyak subsidi merupakan sebuah kejahatan yang tidak bisa di tolerir, apalagi sampai melakukan ekport minyak ke sejumlah negara, padahal kita tahu bahwa kondisi Indonesia sedang krisis pangan,"tegas Putra
Baca Juga: Polemik Pernyataan Megawati, PB SEMMI Sarankan Tidak Lagi Memikirkan Negara
Lebih jauh, Putra meminta pemerintah untuk mengusut tuntas mafia-mafia minyak goreng yang melakukan ekspor.
"Saya mendukung langkah pemerintah untuk mengusut tuntas kasus eksportir minyak yang terjadi, karena pemerintah harus ingat, kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi dalam sebuah negara, hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945.” Tutup Putra.
Sebelumnya, Kemendag, Muhammad Lutfi mengatakan, terdapat tiga tahap penimbunan minyak yang dilakukan para calon tersangka.
Baca Juga: PB SEMMI Minta Presiden Jokowi Pecat Menteri Tenaga Kerja
Pertama, pelaku mereka melarikan
Kedua,minyak goreng curah subsidi itu dikemas ulang menjadi minyak goreng premium.
Ketiga, terdapat juga modus minyak goreng curah subsidi yang dilarikan ke luar negeri.***