Network
SUARA SOPPENG -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hj. Novita Wijayanti, mempertanyakan program pengendalian banjir di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terutama dalam hal keselamatan jiwa manusia.
Menurutnya saat ini banyak sungai telah dilakukan upaya pencegahan dini dengan melakukan pemantauan ketinggian air sungai sementara peralatan yang ada pada saat ini pada umumnya masih bersifat manual, yakni menggunakan alat manual yang dipasang di bibir sungai.
Alat tersebut dipantau secara manual oleh petugas jaga, cara ini memiliki keterbatasan, yakni jika petugas lengah, atau tidak terpantau karena terjadi di malam hari di saat petugas tidak jaga. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja (Raker) DPR RI dengan Kementerian PUPR, Kamis, 9 Juni 2022.
Baca Juga: Ini Respon Azka Corbuzier Saat Dikabarkan Gus Miftah Ingin Masuk Islam
Setelah terpantau indikasi akan terjadi banjir, maka petugas juga harus menginformasikan kepada petugas lainnya di hilir sungai. Selanjutnya petugas di hilir akan mengumumkan ke masyarakat akan terjadinya banjir.
“Normalisasi sungai merupakan usaha untuk memperbesar kapasitas dari pengaliran dari sungai itu sendiri. Penanganan banjir dengan cara ini dapat dilakukan pada hampir seluruh sungai di bagian hilir,” sambungnya.
Baca Juga: Pemkab Sidrap Mulai Lirik Danau Mojong dan Taman Wisata Datae Untuk Dikembangkan
Faktor-faktor yang perlu pada cara penanganan ini adalah penggunaan penampang ganda dengan debit dominan untuk penampang bawah, perencanaan alur yang stabil terhadap proses erosi dan sedimentasi dasar sungai maupun erosi tebing dan elevasi muka air banjir.
“Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia, di musim hujan. Adapun dampak yang timbul akibat banjir diantaranya korban jiwa, terserang berbagai macam penyakit, rusaknya fasilitas umum seperti jembatan, jalan, putusnya aliran listrik, sekolah-sekolah serta fasilitas kesehatan,”terangnya.
