Network
SUARA SOPPENG -- Bupati Wajo, Amran Mahmud, menginginkan seluruh desa di Kabupaten Wajo menjadi pelopor desa antikorupsi.
Menurutnya hal Ini sejalan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan program Desa Antikorupsi, yang Sulawesi Selatan (Sulsel) jadi salah satu provinsi percontohan.
“Program ini merupakan kerja sama KPK dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” kata Amran Mahmud,Selasa 14 Juni 2022
Baca Juga: 340 Jamaah Haji Bone Berangkat 18 Juni Mendatang
Amran Mahmud mengapresiasi pembentukan Desa Antikorupsi sekaligus menyampaikan selamat kepada Desa Pakkatto yang ditunjuk sebagai percontohan pembentukan Desa Antikorupsi di Sulsel.
"Kami juga mengapresiasi pembentukan Desa Antikorupsi yang diinisiasi oleh KPK RI ini yang bertujuan membangun implementasi dan sinergi program-program pemerintah dengan pelibatan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan desa yang bebas korupsi," ucap Amran Mahmud.
Baca Juga: Prabowo Mendoakan Kang Emil dan Keluarga Kuat Menghadapi Ujian IniIa pun berharap penunjukan Desa Pakkatto di Gowa bisa diikuti desa-desa yang ada di wilayah Wajo.
Sementara, Firli Bahuri menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh yang hadir pada kegiatan ini. Menurutnya, semangat pemberantasan korupsi ini tidak boleh padam.
Baca Juga: Bone Jadi Daerah yang Bisa Jadi Contoh Kerukunan Umat Beragama di Indonesia
Firli Bahuri menjelaskan KPK sangat concern dan tidak pernah lelah dalam bekerja membebaskan negeri ini dari praktik korupsi.
"Pemberantasan korupsi ini tentu tidak dapat dilakukan oleh KPK sendiri. Karena itu, sebelumnya di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kami menyampaikan konsep pemberantasan korupsi adalah orkestrasi. Kami mengajak segenap kamar-kamar kekuasaan harus melibatkan diri dalam upaya pemberantasan korupsi," ucapnya.
Baca Juga: Mewujudkan Pemimpin Progresif dan Kolaboratif, IMM UNIM Bone Gelar Musykom ke-XVIII
Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk perhatian dan kecintaan KPK terhadap desa dan masyarakatnya.
"Kami mengusulkan kepada Pak Ketua KPK agar berkenan untuk penyerahan penghargaan kepada desa yang sudah berhasil mewujudkan sebagai Desa Antikorupsi bisa dilaksanakan di provinsi masing-masing. Ini diharapkan agar gaungnya bisa dirasakan oleh seluruh desa dalam provinsi tersebut," ujarnya.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, turut menyampaikan kebahagiaan atas terpilihnya Desa Pakkatto sebagai percontohan Desa Anti Korupsi. Ia berharap agar ini bisa menjadi pilot project dan memberikan efek positif bagi desa di sekitarnya.
Baca Juga: ITB Arung Palakka Teken Kerja Sama Dengan Universitas Pamulang
Sudirman juga menyampaikan bahwa ini bukanlah pertama dalam pengawalan antikorupsi di Sulsel dari KPK karena memang sudah menganut trisula, yaitu bagaimana mengedukasi, mencegah, dan penindakan adalah yang terakhir.
"Kami merasa bangga dan bersyukur bahwa Bapak Ketua KPK langsung turun ke lapangan dan itu wujud bahwa perhatiannya besar kepada desa kita," ucapnya.
Baca Juga: Petani dan Pelaku UMKM Deklarasi Prabowo Presiden 2024
Kegiatan turut dihadiri jajaran KPK, pejabat mewakili Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Narkotika Nasional.
Selain itu, gubernur ataupun perwakilan dari provinsi yang jadi percontohan, yakni Sulsel, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat. Hadir pula jajaran Forkopimda Sulsel, para bupati dan wali kota se-Sulsel, Forkopimda Gowa, serta undangan lainnya.
****
