Network
SUARA SOPPENG -- Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka meminta Pemerintah, terutama Kementerian BUMN, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero), memperbaiki basis data penerima subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
Hal itu terungkap saat melakukan kunjungan kerja mitra kerja Komisi VI DPR RI, Kementerian BUMN, PT PLN, PT Pertamina, PT Pertamina Parta Niaga, PT Pertamina Gas Negara, PT Pertamina Arun Gas, PT Pertamina Hulu Energi, dan PT Pertamina Hulu Rokan.
"Apa basis data Kementerian BUMN, PLN, dan Pertamina dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan subsidi?" ungkap Rieke mempertanyakan data penerima subsidi, Selasa 9 Agustus 2022.
Baca Juga: TNI Masuk Sekolah di Soppeng
Dari penjelasan Kementerian BUMN terkait dengan data penerima subsidi BBM dan listrik, menurut Rieke, tidak dijelaskan secara rinci sehingga dirinya menduga belum ada basis data akurat dan aktual.
Kementerian BUMN tidak bisa sepihak menentukan penerima subsidi BBM dan listrik karena terkait dengan Kementerian Sosial atau institusi negara yang memiliki otoritas memproduksi serta mengelola data penerima subsidi.
Baca Juga: Diiringi Ribuan Kader, Gerindra PKB Bersamaan Datangi KPU
"Ini harus dibawa dalam Rapat Komisi VI DPR. Saya kecewa ketika yang diributkan terkait dengan aplikasi. Apapun aplikasinya terserah namun harus transparan," ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan, kata Rieke, meminta agar penerima subsidi listrik dan BBM harus tepat sasaran sehingga persoalan tersebut harus tuntas dari di hulu.
