Network
SUARA SOPPENG, — Lebih dari 10 aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, mengunjungi Kapolres Bone, Ajun Komisaris Besar Arief Doddy Suryawan, untuk menyampaikan keprihatinan terhadap penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang terhenti.
Sebanyak 30 kasus yang dilaporkan oleh LSM-LSM setempat dikabarkan belum mendapatkan penanganan yang memadai di Kepolisian Resort (Polres) Bone.
Dalam pertemuan pada Senin, 7 Agustus 2023, Kapolres Arief menerima kedatangan penggiat sosial tersebut di ruang kerjanya. Ia didampingi oleh Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bone, Ajun Komisaris Boby Rachman, serta Kepala Satuan Intelkam Polres Bone, Inspektur Satu Muhammad Yufsin.
Baca Juga: Merajut mimpi dengan Beasiswa Duta Maritim Indonesia dari Bagian Utara Sulawesi Tengah
Muhammad Rusdi, Ketua Umum LSM Lamellong, mengungkapkan bahwa mereka datang untuk mengklarifikasi alasan di balik penanganan yang lambat terhadap sejumlah kasus korupsi yang terjadi di wilayah tersebut.
"Kami sudah mengidentifikasi lebih dari 30 kasus yang belum mendapatkan penanganan serius di Polres Bone, termasuk sembilan kasus yang kami laporkan bersama dengan beberapa LSM lainnya," ujar Rusdi.
Rusdi menambahkan bahwa masyarakat Kabupaten Bone sangat berharap agar Polres Bone memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus korupsi, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat.
Baca Juga: Air Terjun Pelangi, Curug Cimahi. Air Terjun Tertinggi di Bandung !
Ia juga menyatakan bahwa tujuan kunjungan mereka adalah untuk mengingatkan Kapolres akan pentingnya mempercepat penanganan kasus-kasus tersebut.
Di sisi lain, Kapolres Arief menjelaskan bahwa sejak dia menjabat di Bone, ia telah memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus di wilayah tersebut. Namun, ia juga menjelaskan bahwa sebagai kepala polisi, ada mekanisme internal yang harus diikuti dalam menangani kasus, termasuk humas yang bertugas untuk mengelola informasi.
