Network
Amran Mahmud menjelaskan bahwa sejak memegang jabatan sebagai Bupati, ia telah mendorong seluruh aparat pemerintahan untuk menghindari potensi korupsi dalam layanan dan kegiatan pemerintahan. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah mengarahkan semua transaksi keuangan di daerah ke pembayaran non tunai. "Kami harus bertransformasi melalui teknologi agar dapat terhindar dari praktek-praktek korupsi," tambahnya.
Ketua PMI Wajo juga mengapresiasi semua pihak yang telah berupaya keras sehingga MCP dan SPI Kabupaten Wajo tahun 2022 berada di atas rata-rata nasional. "Pada tahun 2022, MCP Kabupaten Wajo mencapai 78,48, sedangkan SPI mencapai 79,72, keduanya melebihi rata-rata nasional masing-masing 76 dan 71,94. Kami berharap ini dapat terus ditingkatkan di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya," harapnya.
Baca Juga: Perjuangan Sengit di Final Maktim League 2023: Ankada FC Keluar Sebagai Juara
Sekda Wajo, Armayani, yang memandu acara, menegaskan bahwa akan ada evaluasi yang akan mensurvei terutama mereka yang memberikan pelayanan langsung terkait dengan Indeks Perlakuan Anti Korupsi (IPAK) di Wajo.
Di Sulawesi Selatan, ada tiga kabupaten/kota yang akan di survei, yaitu Makassar, Gowa, dan Wajo. Tim survei akan turun tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan pihak yang akan di survei mungkin adalah ASN atau tenaga honorer yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada publik.
"Saya berharap semua, termasuk yang memberikan pelayanan langsung, benar-benar menjauhi korupsi," tegasnya.
