Network
SUARA SOPPENG, Makassar -- Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bersih. Pernyataan ini disampaikan setelah menghadiri peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada Selasa (5/12/2023) di Sandeq Ballroom Claro Hotel Makassar.
KKPD merupakan bagian dari inisiatif Kartu Kredit Indonesia, yang bertujuan untuk mengubah transaksi keuangan pemerintah daerah dari manual ke digital. Indah Putri Indriani, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (TP2DD) Luwu Utara, melihat implementasi KKPD sebagai langkah konkret menuju pemerintahan yang akuntabel.
"Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah adalah langkah signifikan dalam merubah paradigma transaksi keuangan pemerintah daerah menuju dunia digital. Ini juga merupakan bagian dari komitmen kita untuk menciptakan pemerintahan yang jelas dan bersih, yang salah satu indikatornya adalah tingkat akuntabilitas yang tinggi," ungkap Bupati Indah.
Baca Juga: Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus Pimpin Rapat Pengesahan UU Perubahan ITE
Dengan proses digitalisasi keuangan ini, diharapkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Indah Putri Indriani mencatat bahwa Luwu Utara menjadi salah satu dari 17 kabupaten di Sulawesi Selatan yang telah mengimplementasikan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sebuah pencapaian penting dalam mendorong inovasi di tingkat lokal.
"Pemerintah Kabupaten Luwu Utara akan terus mendorong penggunaan KKPD, terutama di lingkungan internal pemerintah daerah. Keberadaan KKPD dapat memastikan keabsahan dan kejelasan setiap transaksi, sehingga menjadi instrumen yang efektif untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik," tutur Bupati yang juga istri dari Anggota DPR RI, Muhammad Fauzi.
Baca Juga: Disbudpar Pemprov Sulsel Populerkan Maros-Pangkep Unesco Global Geopark dengan Fun Education Camp
Bupati Indah optimis bahwa penggunaan KKPD tidak hanya akan membawa efisiensi, tetapi juga memberikan peluang untuk berbagai intervensi yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan anggaran yang tersedia. Dia mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung dan melibatkan diri dalam pelaksanaan dan implementasi KKPD sebagai bagian dari transformasi menuju pemerintahan yang modern dan transparan.
