Network
Baca Juga: Ketua KONI Luwu Utara dan Istri Langsung Terima KTP dan KK Baru di Resepsi Pernikahan,
Dengan demikian, apabila sistem tertutup dianut, maka parpol akan memiliki kekuasaan otonom tertinggi dan dikhawatirkan akan melanggengkan dinasti politik.
Sebab pimpinan parpol bisa saja memilih caleg dengan mengesampingkan kualitas dan loyalitas kader.
"Kalau saat ini diberlakukan bahaya sistem proporsional tertutup. Dikhawatirkan ada penguatan, kekuasaan di tangan dinasti politik dan oligarki politik, nanti isinya itu ya," kata Ujang.
Ujang menyebut tahapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan tidak seharusnya kembali diutak-atik. Gugatan pemilu dan bakal putusannya dikhawatirkan akan menyebabkan ekskalasi masyarakat hingga kemungkinan terburuk tahapan pemilu yang tidak sesuai jadwal alias diundur.
Para caleg yang sudah mendaftar pun kemungkinan juga akan berbondong-bondong mundur lantaran sudah mengetahui probabilitas keterpilihan dirinya di internal partai sendiri.
"Nah kalau terbuka, semua caleg akan bertanding mati-matian agar menang. Dengan terbuka mereka ada spirit fighting untuk memenangkan diri dan partainya. Fighting untuk bertemu rakyat, berkampanye, bersosialisasi, membantu masyarakat agar bisa menang,"terangnya.
Baca Juga: Rachel Maryam Harap RUU ITE Mengakomodir Kepentingan Rakyat dan Negara
Di sisi lain, Ujang menyadari sistem proposional terbuka juga memiliki sejumlah kekurangan seperti persaingan internal kader, politik uang yang memanas, hingga parpol yang entengnya mengusung caleg dengan hanya bermodal popularitas tinggi di masyarakat.
Namun demikian, Ujang tetap menilai sistem proporsional terbuka setidaknya tidak menutup kanal partisipasi publik yang lebih besar karena masyarakat bakal memilih calon legislatif sendiri.
