Network
SUARA SOPPENG -- Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan agar pemerintah Kabupaten dalam mengerjakan sesuatu dengan mengutamakan tertib administratif yang jelas dan selalu berkonsultasi dengan KPK, BPKP, dan BPK yang mana saja didapat, bahkan jika Kejaksaan yang didapat maka akan ia libatkan.
“Paling penting memberikan legal opinion ataupun pertimbangan-pertimbangan pekerjaan sehingga pekerjaan kita bisa memberikan manfaat. Karena saya sendiri seperti kepala daerah yang lainnya, dimana Bupati dan Walikota ingin membangun, tapi kadang-kadang kemampuan pemahaman hukum karena tidak semua backgroundnya dari hukum maupun pemerintahan birokrasi,” kata Gubernur yang kerap disapa ASS
Hal itu disampaikan saat rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 yang dirangkaikan dengan pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Sulsel dan penandatanganan Komitmen Bersama tentang Pengelolaan DAK Fisik dan Non Fisik TA. 2022 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar (30/03/2022).
Baca Juga: Kekhusyuan Berpuasa Dapat Terganggu Akibat Kenaikan Harga Sejumlah Bahan Pokok
Gubernur Sulawesi Selatan mohon arahan-arahan terkait pengadaan fisik karena kebetulan saat ini juga sudah hadir para Bupati dan Walikota.
Baca Juga: Kapan Awal Puasa Ramadhan 1443 H? Ikuti Sidang Isbat Pemerintah Melalui Link streaming Hari Ini
“Semoga dengan kehadiran beliau semua dapat mendapatkan arahan menjadi kunci karena ini merupakan tahun-tahun pandemi, dimana tidak mudah melaksanakan kelonggaran, dan tidak mudah juga melaksanakan sistem pemerintahan di tengah banyaknya hiruk pikup aspirasi masyarakat yang sangat mudah diakses di media sosial. Dan yang paling penting bagaimana sinergitas bersama tetap terjalin,” tandas Andi Sudirman Sulaiman.
Baca Juga: Moreno jadi Narasumber Bimtek Pemantik Wirausaha Baru di Kota Malang
Pimpinan KPK, Alexander Marwata dalam arahannya berpesan kepada kepala daerah dan seluruh pegawai di Sulawesi Selatan agar tidak menerima gratifikasi apapun bentuknya.
Baca Juga: Kejam! KKB Bunuh Prajurit TNI, Istri Hingga Anak Dipotong Jari Tangannya
“Kalau tidak bisa menolak, paling tidak laporkan ke KPK. Kalau gratifikasinya makanan, makan bersama, kalau berupa barang bisa menukarnya dengan uang dengan cara membeli barang yang akan kita terima tersebut,” bebernya.
Baca Juga: Duel Azka Corbuzier VS Vicky Prasetyo Berakhir, Sang Gladiator Dihujani Pukulan Hingga Tak Berdaya
“Dengan cara demikian, kita semuanya bisa mencegah korupsi, kita semua bisa berperan dalam pemberantasan korupsi dan kita semua bisa berperan dalam meningkatkan indeks persepsi di Indonesia yang pada akhirnya Indonesia akan dikenal sebagai negara yang bebas dari korupsi dan menjadi tempat yang nyaman untuk orang melakukan investasi,” tukas Alexander Marwata.***
