Network
SUARA SOPPENG -- Menentang apapun yang dilakukan atau yang diinginkan oleh pemerintahan Jokowi bisa dikatakan adalah tindakan sia-sia, termasuk mengharapkannya bisa dilakukan oleh DPR RI.
Hal ini semakin menegaskan bahwa posisi Jokowi secara politis sangat kuat dan tidak terbantahkan, untuk itu terkait dengan kenaikan BBM yang baru-baru ini mendapatkan dukungan dari DPR sangatlah wajar karena pada dasarnya sejak awal persetujuan dari DPR ini tidak lebih seperti bagian dari proses administrasi untuk mengesahkan apapun kemauan pemerintah.
Demikian dikatakan pengamat politik Jajat Nurjaman kepada SUARA SOPPENG melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 7 September 2022.
Baca Juga: Enam Kali Berturut-Turut Lemhannas Raih WTP, Rachel Maryam: Sangat Disiplin dan Patut Dicontoh!
“Selama Jokowi berkuasa hampir dipastikan seluruh programnya tidak pernah mengalami kendala dalam mendapatkan persetujuan dari DPR, lihat saja bagaimana UU Omnibus law, pemindahan ibu kota negara dan masih banyak lainnya termasuk kenaikan BBM ini, mungkin bisa dikatakan asal Jokowi mau pasti bisa terwujud, jika semua program bisa lolos dari parlemen dengan mudah saya kira fungsi check and balance dari DPR ini tidak lagi berfungsi meskipun mendapat tentangan dari rakyat”, tutur Jajat.
Menurut Jajat, kekuasaan penuh yang dimiliki Jokowi menjadikannya kuat secara politik, hal ini tentu merupakan buah dari keberhasilan lobi politiknya selama ini sehingga mayoritas suara di parlemen sepenuhnya mendukung apapun kebijakannya, namun akibat dari politik transaksional ini tentu saja merugikan rakyat karena aspirasinya yang disampaikan kepada wakilnya di DPR tidak lagi menjadi prioritas anggota DPR mengingat prioritas utama DPR saat ini hanya mendukung seluruh kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Penggunaan Sepeda Listrik Dilarang Di Jalan Umum
“Membiarkan protes rakyat dengan dalih merupakan bagian dari proses demokrasi semata tanpa di dengarkan seolah menegaskan bahwa suara rakyat hanya dibutuhkan ketika pemilu, saya kira kondisi seperti ini justru tidak baik bagi demokrasi mengingat dasar ketidakpercayaan rakyat akan berimbas kepada minimnya partisipasi masyarakat dalam pemilu apalagi ini sudah memasuki proses tahun politik pergantian kekuasan”, tutup Jajat.
***
