Network
SUARA SOPPENG -- Bupati Wajo, Amran Mahmud, menyampaikan delapan poin atau agenda penting dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi vertikal.
Rakorda berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo, Rabu (25/1/2023), yang dibuka Amran Mahmud didampingi Forkopimda dan Sekretaris Daerah Wajo, Armayani. Para peserta terdiri atas kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Wajo, camat, lurah, kepala desa, dan instansi vertikal se-Wajo.
Rakorda ini merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia 2023 yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Saling Menyapa di Twitter, Prabowo Subianto dan Gibran didoakan Netizen
Pertama, Amran Mahmud meminta untuk pengendalian inflasi, salah satunya dengan aktif memantau pergerakan harga di pasar serta berhati-hati dalam mengatur tarif. Kedua, turunkan angka kemiskinan serendah mungkin pada 2024 nanti.
"Ini bisa kita lakukan dengan mengefektifkan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK) kemudian libatkan Forum CSR (Corporate Social Responsibility) untuk berbagi peran serta upaya lainnya," ujar Amran Mahmud.
Ketiga, meminta agar stunting bisa diturunkan dan ditekan sampai di bawah 14 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2024 dengan cara mengoptimalkan kerja tim stunting kabupaten serta rencana aksinya.
Baca Juga: Pengamat Nilai, NasDem 'Tergoda' Ke Koalisi Prabowo - Muhaimin
Keempat, meminta memperhatikan investasi dengan memaksimalkan potensi serta memudahkan investasi dan persetujuan bangunan gedung (PBG) berbasis investasi. "Saya perhatikan yang menjadi sektor unggulan kita adalah pertanian dan perdagangan," kata Amran Mahmud.
Kelima, memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibelanjakan dan untuk rakyat pada produk buatan dalam negeri. "Kami juga minta agar pengalokasian menggunakan prinsip money follow priority programme atau anggaran mengikuti/menyesuaikan dengan program prioritas," jelasnya.
