Network
SUARA SOPPENG -- Partisipasi publik perlu terus diperkuat. Di Indonesia, kami telah mengembangkan kanal pengaduan terpadu, yaitu LAPOR! yang terhubung lebih dari 600 lembaga pemerintah pusat dan daerah. Pernyataan Presiden Joko Widodo pada Forum Open Government Partner Korea,
pada 15 Desember 2021 lalu ini, menggaransi masyarakat bahwa setiap orang punya hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan berkualitas dari pemerintah, tanpa terkecuali.
Untuk menjamin tersedianya kualitas pelayanan publik yang baik dan akuntabel, maka Pemerintah Republik Indonesia menghadirkan sebuah kanal aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi secara Nasional, mulai pusat sampai daerah Kabupaten dan Kota, yang kemudian disebut sebagai SP4N-LAPOR! yang merupakan akronim dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.
Baca Juga: Survei LSI Terbaru: Prabowo Menang Lawan Ganjar dan Anies
SP4N-LAPOR! adalah sebuah kanal pengaduan masyarakat yang ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 680 Tahun 2020.
Maka sejak itu, seluruh instansi pemerintah wajib menggunakan SP4N-LAPOR! sebagai platform digital untuk mengelola pengaduan pelayanan publik. Sejak itu pula, maka semua aplikasi pengaduan sejenis, selain SP4N LAPOR!, pelan-pelan harus ditinggalkan.
Sementara aplikasi pengaduan sejenis yang sudah ada sebelum 2020, harus diintegrasikan ke dalam sistem aplikasi SP4N LAPOR!. Hal ini tentu bukan tanpa alasan yang jelas.
Baca Juga: PAN Merapat ke Prabowo Subianto
Mengingat aplikasi LAPOR! sebagai instrumen SP4N merupakan aplikasi umum yang telah resmi dan wajib digunakan. Tujuannya, untuk memudahkan masyarakat melaporkan setiap permasalahan yang dihadapi serta menertibkan pengaduan yang masuk ke pemerintah melalui SP4N LAPOR!
Untuk memperkuat tata kelola SP4N LAPOR!, maka ada lima lembaga negara yang diharap bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik demi terciptanya good government and clean governance.
