Network
“Jangan sekedar berargumentasi yang belum tentu representatif mewakili semua kalangan tapi langsung direspons. Sampai sekarang pun dishub belum pernah menampilkan ke publik hasil kajian dan rekomendasi yang diusulkan ke kemendagri, padahal prinsip pengelolaan birokrasi pemerintah itu harus akuntabel. Penting menjadi catatan bagi gubernur untuk mengawasi SKPD-nya, khususnya dishub,” jelsnya
Baca Juga: Program Pekerangan Pangan Lestari Sinjai disokong DAK Sebesar 240 Juta
Hal terpenting ke depan, lanjut Rizal, riset ini perlu dilanjutkan dengan kajian yang lebih mendalam agar dalam perumusan kebijakan transportasi menerapkan evidence based policy making.
“Untuk provinsi Sulsel, sebaiknya bukan hanya memikirkan tarif saja, tapi juga harus fokus pada pengawasan pelaksanaan standar pelayanan minimal,” ungkap Rizal
Baca Juga: Program Pekerangan Pangan Lestari Sinjai disokong DAK Sebesar 240 Juta
Rizal berharap wacana kenaikan tarif ini dihentikan sementara waktu. Pembahasan baru bisa dilakukan ketika kondisi perekonomian kita pulih akibat pandemik serta adanya kajian panjang dishub dengan melibatkan semua stakeholders terkait.
“Tentu juga memperhatikan operasional driver dan aplikator, serta kemampuan masyarakat untuk membayar biaya transportasinya. Tentu dengan pelayanan yang maksimal pula,”tutupnya.
****
