Network
SUARA SOPPENG -- Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hj. Novita Wijayanti mendorong Kementerian PUPR untuk mendukung sepenuhnya dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Hal itu disampaikan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Sultra, Sabtu (18/6/2022) lalu.
Menurutnya, Sultra merupakan salah satu provinsi penyumbang pendapatan negara terbesar di Indonesia, maka diperlukan adanya pemerataan pembangunan termasuk infrastruktur.
Baca Juga: Darori Dorong Penindakan dan Penertiban Kebun Sawit Ilegal yang Merugikan Negara
"Kita sampaikan kepada Pemerintah untuk bisa mendukung sepenuhnya program-program pembangunan yang ada di Sultra. Dari banyaknya program-program yang diusulkan maka kita berharap ada skala prioritas pembangunan. Salah satunya tadi pembangunan jembatan penghubung Buton-Muna dan Muna Sulawesi untuk meningkatkan konektivitas antar pulau harus diperjuangkan kalau ini menjadi prioritas," ujar Novita, Jumat 24 Juni 2022
Baca Juga: Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Soppeng Gelar Kontes Ternak dan Bursa Sapi Qurban
Politisi partai Gerindra ini menambahkan, agar pemerintah dalam hal ini dapat mencatat semual hal-hal yang menjadi masukan yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Agar nantinya pembangunan khususnya di Sultra menjadi selaras dan sinergi dengan apa yang menjadi harapan di provinsi Sultra khususnya.
Baca Juga: Polres Bone Juara Tiga Lomba Film Pendek Call Canter 110 Tingkat Nasional
"Mengingat provinsi Sultra ini memiliki banyak sekali kandungan-kandungan alam yang bisa dimaksimalkan untuk kepentingan Indonesia. Jadi berharap sekali dengan pembangunan yang semakin merata, makin bagus kedepannya, Sultra juga semakin maju masyarakatnya, sejahtera, dan kalau bisa kemiskinan-kemiskinan itu bisa terentaskan," harap Novita.
Baca Juga: KPU Soppeng Sosialisasikan Aplikasi Mobile Lindungi Hakmu
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembangunan Jembatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Yudha Handita Pandjirawan dalam paparannya mengatakan Jembatan Buton-Muna rencananya akan direntangkan di atas selat Baruta-Kolagana dibangun di atas lahan seluas 70 hektar yang dibagi masing-masing 35 hektar di Pulau Buton dan Muna.
Baca Juga: Bupati Sidrap, Dollah Mando Ajak Masyarakat Menjaga Populasi Ikan
“Kebutuhan lahan ini antara lain untuk pembangunan jalan pendekat, rest area, fasilitas umum, wisata laut, dan kantor pengelola,” paparnya.
Baca Juga: HUT Jakarta 495, Anak Buah Prabowo Bagi Sembako dan Bantu Renovasi Musholla
Selanjutnya Jembatan Buton-Muna sejak tahun 2020-2021, Kementerian PUPR telah menyelesaikan desainnya dan telah mendapat persetujuan dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).
"Meski demikian perlu dilakukan kembali review desain dari 'Independent Proof Check' (IPC). Setelah itu kita mendapatkan notes," ujarnya.
Baca Juga: Kafilah Luwu Utara Diharap Pulang Bawa Prestasi
Jembatan Buton-Muna memiliki total panjang 2.969 meter tersebut memiliki panjang bentang utama sepanjang 765 meter terdiri dari bentang jembatan pendekat Pulau Muna sepanjang 186 meter dan bentang jembatan pendekat Pulau Buton sepanjang 525 meter.
Adapun biaya pembangunan jembatan Buton-Muna diperkirakan mencapai Rp15 triliun dengan estimasi pembangunan 4 tahun. ****
