Network
Sementara Kepala Otoritas jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), Darwisman menyampaikan bahwa Soppeng adalah Kabupaten yang kaya raya dan miliki banyak potensi.
Salah satunya adalah kampung sutera yang memiliki kualitas yang luar biasa. Tak hanya itu, terdapat pula potensi wisata yang dapat mendorong ekosistem pariwisata di Kabupaten Soppeng dan berbagai potensi lainnya.
Baca Juga: Komisi Informasi Jawa Barat Ganjar Penghargaan ke Gerindra Sebagai Partai Informatif
“Di sulsel, Alhamdulillah perkembangan perbankan mengalami pertumbuhan yang sangat positif. Semoga ini bisa membantu roda perekonomian di Kabupaten maupun Daerah. Sedangkan, aset perbankan untuk Kabupaten Soppeng sendiri juga mengalami pertumbuhan,” ucapnya.
“Ini sangat menggembirakan, sehingga kami mengapresiasi kepada masyarakat yang juga meringankan tugas OJK yang selaku pengawas otoritas perbankan. Dan ini mencerminkan stabilitas sistem keuangan kita di Sulsel dan di Soppeng ini terjaga dengan baik dari 1,87 triliun kredit yang disalurkan oleh perbankan, ternyata NPL (Non Performing Loan) nya hanya 1,02%,” tambahnya.
Baca Juga: Pengamat Endus Muatan Politis Keributan Aturan Pengganti Pejabat Kepala Daerah
OJK kata dia, tentunya mengambil langkah strategis untuk mendorong perkembangan UMKM diantaranya dengan melakukan upaya untuk mempercepat akses UMKM, khususnya sektor unggulan yang juga cocok untuk Soppeng yaitu sektor pertanian, agrobisnis, perikanan, industri kreatif dan sektor ekonomi lain.
“Untuk itu, OJK, Pemprov Sulsel dan Pemerintah Kabupaten Soppeng, Industri Keuangan Perbankan dan juga stakeholder lainnya, terus berupaya agar program perluasan pembiayaan khususnya melalui KUR Klaster terus diperbesar dan diperluas di daerah salah satunya apa yang kita lakukan hari ini,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Bupati Soppeng, H Andi Kaswadi Razak menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadirannya di Kampung Sabbeta yang merupakan suatu daerah yang luar biasa pada jaman orde baru.
Baca Juga: Pengamat Endus Muatan Politis Keributan Aturan Pengganti Pejabat Kepala Daerah
