Network
Baca Juga: Kadis Kesehatan Luwu Utara Pastikan Layanan Berjalan Baik di UPT Puskesmas
Hal ini dapat mengurangi representasi pluralisme dan keberagaman di parlemen, karena partai-partai cenderung memilih calon-calon yang sejalan dengan kepentingan mereka sendiri.
Potensi korupsi dan nepotisme: Dalam sistem proporsional tertutup, partai politik memiliki kendali penuh atas penunjukan calon.
Hal ini dapat membuka celah untuk praktik korupsi dan nepotisme, di mana calon-calon yang dipilih tidak didasarkan pada kualifikasi dan kapabilitas mereka, tetapi lebih pada hubungan politik atau kesepakatan di antara partai politik.
Pemberlakuan sistem pemilu proporsional tertutup memiliki dampak yang kompleks terhadap demokrasi di Indonesia.
Sementara beberapa orang melihat potensi kemajuan, seperti stabilitas politik dan efisiensi legislatif, yang dianggap dapat memperkuat demokrasi, ada juga kekhawatiran tentang kekuatan partai politik yang berlebihan dan kurangnya representasi pluralisme.
Baca Juga: Pemkab dan Forkopimda Sidrap Ikuti Upacara Hari Lahir Pancasila Tingkat Nasional
Dalam mempertimbangkan penerapan sistem pemilu seperti ini, penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas politik dan representasi pluralisme, serta mengambil langkah-langkah yang meminimalkan risiko korupsi dan nepotisme.
Penulis
A. Rizal
(Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Bosowa Makassar).***
